Bandung Barat – Pihak Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, meminta masyarakat yang hendak menggelar kegiatan di wilayahnya agar mengurus perizinan sebagaimana mestinya. Acara deklarasi Front Persaudaraan Islam (FPI) atau FPI versi baru yang berlangsung di daerah tersebut dipastikan tidak mengantongi izin.

“Enggak ada izin. Makanya kami mengingatkan, kalau mau mengadakan kegiatan semacam itu lagi, masyarakat wajib koordinasi dan laporan ke pemerintah mulai dari desa, kecamatan, sampai kabupaten-kota. Termasuk Satgas juga,” kata Camat Ngamprah Agnes Virgianty saat dihubungi detikcom, Jumat (10/9/2021).

Sekadar diketahui, deklarasi FPI versi baru digelar di Masjid Daarul Khoirot, Kampung Sumur Bor, RT 7 RW 4, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Minggu (5/9) sore. Rekaman video deklarasi melibatkan sejumlah orang berpakaian putih itu viral di media sosial.

Agnes menegaskan acara deklarasi FPI versi baru itu pun tidak memiliki izin dari Satgas COVID-19 Bandung Barat. Padahal, kata dia, saat ini Bandung Barat masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Pihak kecamatan sudah mengutus anggota Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Babinsa dan Babinkamtibmas ke lingkungan tempat deklarasi tersebut diselenggarakan. “Kami coba komunikasi dengan warga sekitar, ada yang terganggu atau tidak dengan kegiatan itu. Sejauh ini ternyata masih aman dan juga kondusif. Tapi tetap kami lakukan pengawasan,” tuturnya.

“Kami koordinasi dengan Satgas COVID-19 KBB (Kabupaten Bandung Barat) untuk mengedukasi warga, jangan ada lagi kegiatan yang melanggar prokes. Karena sekarang kondisi di KBB ini sudah bagus dan momentumnya harus dijaga,” ucap Agnes menegaskan.
Source : https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5718218/deklarasi-fpi-versi-baru-di-bandung-barat-tak-kantongi-izin?_ga=2.109859141.1914608700.1631240477-835837327.1624609218